Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2021

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Perlindungan dan  Penegakan Hukum di  Indonesia A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum  1. Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.  Fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum.  Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas se...

PKN Kelas XI BAB I. Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia 1. Makna Hak Asasi Manusia Secara sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya.  Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat ...

PKN KELAS XII BAB I. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Gambar
KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitutional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undangundang dan peraturan perundangundangan di bawahnya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang w...

Kerajinan Bahan Limbah Lunak

Gambar
Kerajinan Bahan Limbah Lunak A. Prinsip Kerajinan Limbah Lunak Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah  dibentuk.  Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya, sebagai berikut: 1. kelengkapan Busana (Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin.)  Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangankan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. 2. Kelengkapan Suatu Benda Kerajinan bahan lunak yang difungsikan se...

PERUMUSAN DASAR NEGARA

  A . Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 2. Perumusan Dasar negara Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma.  Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila . Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang  akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas: a. Ki Bagoes Hadikoesoemo,  b. Kyai Haji Wachid Hasjim,  c. Mr. Muhammad Yamin,  d. Sutardjo Kartohadikoesoemo, e. A.A Maramis,  f. Otto Iskandardinata, dan  g. Drs. Mohammad Hatta,  h. Ir. Soekarno Sesudah sidang di Gedung Chuo Sangi In , Panitia Kecil mengadakan rapat dengan tiga puluh...